HASIL DAN PEMBAHASAN A

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Faktor Pendorong Privatisasi BUMN BUMN sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah menuntut peran aktif pemerintah dalam memecahkan persoalan ekonomi terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun dilain pihak, BUMN mempunyai tujuan ganda yaitu sebagai agen pembangunan nasional dan organisasi yang mencari keuntungan, dan keberhasilannya dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberkan bagi pembangunan nasional. Sedangkan dalam konteks kebijakan fiskal, peran BUMN sangat penting dalam memberikan kontribusi pendapatan negara dalam APBN. Bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan konsekuensi dari pembentukan BUMN oleh negara. Di samping itu, pemerintah juga melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) atas BUMN. HYPERLINK http//www.landasanteori.com/ t http//www.landasanteori.com/2015/10/_blank Pengertian Privatisasiadalahmerupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mnegendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai. Privatisasi melalui pasar modal dipandang paling transparan. Namun, privatisasi melalui pasar modal tidak selalu menguntungkan dibandingkan melalui Private Placement atau mitra strategis (Moeljono, 2004). Pada strategi privatisasi melalui pasar modal, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Di negara-negara kawasan Eropa, Amerika dan Asia, privatisasi menjadi suatu program yang dinilai strategis untuk diimplementasikan guna menekan kerugian keuangan negara yang lebih besar, sementara sumber pendapatan negara kian mengecil. Privatisasi kini juga mulai digalakan negara di kawasan Afrika.Sejarah dimulainya privatisasi, bermula dari pemerintahan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher pada 1979 yang membuka pihak swasta untuk ikut memiliki saham perusahaan pemerintah/BUMN. Kesuksesan privatisasi dalam mendorong peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan kinerja profitabilitas perusahaan negara semakin terbukti setelah kesuksesan implementasi privatisasi di Inggris pada pemerintahan perdana menteri Margareth Thatcher tahun 1979. Pengalihan kepemilikan perusahaan dari kepemilikan negara/publik (state/public ownership) yang diwakili oleh pemerintah melalui kementerian negara (government ownership) kepada kepemilikan swasta (private ownership) diasumsikan sebagai elemen kunci dalam hal ini mendorong dilakukannya privatisasi atas perusahaan milik negara itu. Hasil penelitian empiris menurut Williamson (1975), mendokumentasikan bahwa faktor institusional seperti pertumbuhan ekonomi, liberalisasi pasar modal, liberalisasi perdagangan, proteksi hukum kepada pemegang saham, law enforcement, dan tingkat kompetisi pada level negara terbukti mendorong efektivitas privatisasi. Dengan demikian, perusahaan milik negara yang diprivatisasi akan berada pada lingkungan bisnis yang berbeda daripada sebelumnya serta mendapatkan tuntutan yang lebih dari pemegang saham baru untuk perbaikan kinerja. BUMN yang sebelumnya beroperasi dalam lingkungan yang bersifat monopoli atau duopoli, akan memasuki lingkungan yang lebih terbuka pada saat privatisasi dilakukan. Tekanan yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya datang dari pasar modal tetapi juga dari pasar tenaga kerja. Menurut Stulz, Kim dan Singgal, liberalisasi akan menurunkan cost of capital dan meningkatkan harga pasar saham. Stulz mengatakan, penurunan cost of capital datang dari penurunan systematic risk dan penurunan agency problems karena proses pengawasan dan implementasi sistem insentif oleh capital market akan lebih jelas dan terukur. Beberapa faktor ditengarai menjadi kendala dalam program privatisasi diantaranya (i) ideologis, yang menyatakan bahwa privatisasi bertentangan dengan jiwa UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 37 ayat 2, (ii) politis, yang berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya secara signifikan peran pemerintah dalam perekonomian nasional, (iii) penolakan internal, khususnya dari pihak manajemen dan karyawan terkait dengan kemungkinan terjadinya perubahan manajemen dan pemutusan hubungan kerja setelah privatisasi, (iv) finansial, terkait dengan hilangnya sumber pendapatan pemerintah di masa datang, (v) otonomi daerah, yang berujung pada penolakan pemerintah daerah terhadap privatisasi BUMN di daerahnya, (vi) persepsi masyarakat bahwa privatisasi hanya menjual aset untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Kendala tersebut di atas secara implisit menggambarkan adanya penolakan terhadap privatisasi karena ketidakjelasan dampak privatisasi itu sendiri (Mungkasa, 2003). Kriteria umum bagi BUMN yang akan diprivatisasi telah ditetapkan dalam UU 19/2003 dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Dimana arti dari privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat dengan memperhatikan prinsipprinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. persero yang dapat diprivatisasi harus sekurangkurangnya memenuhi kriteria 1) industri/sektor yang usahanya kompetitif atau 2) industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/ atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. Sedangkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh BUMN yang akan diprivatisasi adalah sebagai berikut (1) tidak ada PSO, (2) telah dan sedang dalam restrukturisasi, (3) ada kebutuhan dana untuk pengembangan, (4) perbaikan struktur modal/ leverage, (5) rugi terus menerus profitisasi sulit dilaksanakan masih potensial profitisasi ada alokasi PMN tapi perlu pendanaan tambahan, (6) perubahan regulasi yang berpengaruh pada sektor usaha, (7) kepemilikan minoritas sehingga tidak ada kontrol negara dan lambat laun kepemilikan akan terdilusi dan tidak strategis, dan (8) untuk yang IPO, dalam 2 tahun berturut-turut menghasilkan laba. Untuk persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang dilarang untuk diprivatisasi. Daftar Perusahaan BUMN yang melakukan Privatisasi Farmasi NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO1INAFPT Indofarma (Persero) Tbk17 April 20012KAEFPT Kimia Farma (Persero) Tbk4 Juli 2001 Energi NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO3PGASPT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk15 Desember 2003 Logam NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO4KRASPT Krakatau Steel (Persero) Tbk10 November 2010 Konstruksi NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO5ADHIPT Adhi Karya (Persero) Tbk18 Maret 20046PTPPPT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk09 Februari 20107WIKAPT Wijaya Karya (Persero) Tbk29 Oktober 20078WSKTPT Waskita Karya (Persero) Tbk19 Desember 2012 Bank NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO9BBNIPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk25 November 199610BBRIPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk10 November 200311BBTNPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk17 Desember 200912BMRIPT Bank Mandiri (Persero) Tbk14 juli 2003 Pertambangan NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO13ANTMPT Aneka Tambang (Persero) Tbk27 November 199614PTBAPT Bukit Asam (Persero) Tbk23 Desember 200215TINSPT Timah (Persero) Tbk19 Oktober 1995 Semen NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO16SMBRPT Semen Baturaja (Persero) Tbk28 Juni 201317SMGRPT Semen Indonesia (Persero) Tbk d.h PT Semen Gresik (Persero) Tbk18 Juli 1991 Angkutan NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO18JSMRPT Jasa Marga (Persero) Tbk12 November 200719GIAAPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk11 Februari 2011 Telekomunikasi NoKode SahamNama EmitenTanggal IPO20TLKMPT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk14 November 1995(diperbaharui pertanggal 12 agustus 2016, sumber BUMN publik BEI Perusahaan publik yang secara tidak langsung juga dimiliki pemerintah AGRO PT Bank BRI Agro Tbk (bank swasta yang diakuisisi BRI) IPO tanggal 08 Agustus 2003 WTON PT Wijaya Beton Tbk yang merupakan anak perusahaan Wijaya Karya (Persero) Tbk IPO tanggal 08 April 2014 Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisas dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian, persetujuan atas rencana privatisasi BUMN yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 telah disetujui DPR-RI tersebut selanjutnya dituangkan dalam program tahunan privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini. Program tahunan privatisasi tersebut dalam pelaksaannya dikonsultasikan dengan DPR-RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memerhatikan kondisi pasar. Setelah mendapat persetujuan DPR RI, maka proses pengurusan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dimulai sambil proses penjajakan minat oleh perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dan agen penjual. Penjajakan minat ini dilakukan oleh analis dan tenaga penjual perusahaan sekuritas kepada investor institusi di dalam negeri dan di luar negeri tanpa dihadiri oleh emiten, yaitu dalam rangka mendapat berapa kira-kira rentang harga bawah dan atas pada public expose. Karena para investor institusi seperti reksadana, asuransi, dana pensiun sudah mempunyai pengetahuan luas tentang valuasi berbagai perusahaan maka pendapat para investor tersebut harus diperhatikan. Metode valuasi yang dipakai bisa metode PER, price book value (PBV), discounted cashflow, EV/Ebitda, dan sebagainya. Bisa saja suatu saham terlihat murah dari sisi PER tapi mahal dari sisi PBV, EV/Ebitda, dan discounted cashflow. Setelah public expose, maka emiten, pemilik (pemerintah), underwriter serta agen penjual melakukan road show di dalam negeri dan luar negeri menawarkan saham. Biasanya ini berlangsung sekitar 7 hari sampai dengan 12 hari. Inilah periode book building untuk fixed allocation yaitu para investor utama akan menaruh minat atau tidak, di harga berapa, dan berapa banyak lembar saham. Di sinilah diperlukan strategi, yaitu kemampuan penjamin emisi dan pemerintah membaca pasar, berapa harga yang pantas, yaitu memberi untung kepada investor tetapi juga tidak merugikan emiten dan pemilik. Stabilitas harga setelah IPO juga penting, jangan sampai harga naik signifikan di hari pertama tetapi kemudian turun drastis jika ternyata laporan kinerja keuangan dipublikasi 3 bulan kemudian hasilnya mengecewakan. Agar stabilitas harga tercapai maka investor di IPO biasanya dipilih lebih banyak investor institusi. Terlalu banyak investor ritel di pasar perdana sering kali menimbulkan volatilitas yang tinggi di pasar sekunder. Ada beberapa upaya yang dilakukan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) guna membuat bursa menjadi menarik. Selain pemecahan nilai saham (stocksplit), BEI juga merevisi persyaratan IPO, demi meningkatkan likuiditas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ada dua syarat baru yang kini sedang dikaji BEI. Yang pertama adalah, jumlah minimum saham perdana yang dilepas ke publik minimal harus 20 persen. Yang kedua adalah, jika perusahaan yang bersangkutan menjadi perusahaan publik, maka sahamnya yang beredar di pasar (free float) wajib sebesar 15 persen. Jika aturan baru itu efektif, tentu bisa membatasi langkah perusahaan yang mau go public. Sebagai gambaran, ada perusahaan yang kebutuhan IPO-nya cukup 10 persen. Tapi, peraturan baru BEI nantinya mewajibkan saham yang dilepas minimal 20 persen (Forddanta, 2013). IPO BUMN hendaknya dibedakan dari proses IPO perusahaan swasta yang go public. Persentase saham perdana BUMN harus diprioritaskan bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sisanya baru diperuntukkan bagi mitra strategis dan investor asing. Bahkan, bagi investor asing, perlu dikenai pembatasan bahwa mereka hanya boleh menjual saham BUMN yang dikuasainya minimal dua tahun seusai IPO. Dengan demikian, modal yang masuk dari investor asing bukan sekedar modal jangka pendek para spekulan belaka (Sinombor, 2012). Pemerintah berkomitmen mendorong lebih banyak perusahaan milik negara, terutama anak dan cucu usaha untuk melantai di bursa efek pada 2017, demi mendorong perkembangan pasar modal nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) karena dua alasan. Pertama, tentu mendapatkan modal jangka panjang yang lebih baik. Kedua, soal transparansi. Dalam pemberitaan sebelumnya, setidaknya delapan anak BUMN konstruksi yang bergerak di berbagai sektor bakal melakukan IPO dengan target dana sekitar Rp17,4 triliun pada 2017. Berdasarkan catatan Bisnis, anak usaha itu antara lain PT Wijaya Karya Realty dan PT Wijaya Karya Gedung milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP Peralatan, PT PP Pracetak dan PT PP Energi (anak usaha PT PP (Persero) Tbk.), PT Adhi Persada Gedung (milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk.) dan PT HK Realtindo (milik PT Hutama Karya (Persero). Apabila rencana tersebut terealisasi, maka jumlah itu akan mencapai rekor baru, karena dalam kurun 2014-2016 rerata hanya ada satu entitas yang go public setiap tahun. Namun, dari pengalaman tahun sebelumnya, pemerintah seringkali membatalkan rencana. Kementerian BUMN tidak mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2017. Sebagai ganti dari upaya mendapatkan dana tambahan itu, BUMN akan melakukan aksi korporasi seperti IPO anak usaha dan penerbitan obligasi pada 2017. B. Dampak Positif Privatisasi Pada strategi privatisasi melalui pasar modal, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun. Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkan dana yang bisa dipakai untuk menutup devisit APBN. Namun demikian, privatisasi tidak akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. Privatisasi BUMN melalui pasar modal akan mendatangkan investor dalam jumlah banyak dengan rasio penyertaan yang relatif kecil. Pemerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerintah dalam BUMN setelah privatisasi. Tidak ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada perubahan budaya kerja, serta tidak ada perluasan pasar di pasar global. Kepemilikan swasta dinilai lebih optimal dibandingkan dengan kepemilikan negara dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pada kepemilikan swasta, insentif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan lebih tinggi karena kepemilikan swasta memiliki property right atas aset perusahaan yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh capital gain atau keuntungan yang akan diperoleh kemudian dalam bentuk dividen.Property rights yang dimiliki oleh principal pemegang saham memberikan insentif pengawasan perusahaan yang lebih ketat atas pemakaian sumber daya perusahaan untuk dan meyakinkan bahwa manajemen melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu profitabilitas. Peran swasta diharapkan dapat pula ditungkatkan melalui privatisasi BUMN. Hasil positif yang ditunjukkan dalam privatisasi misalnya PT Telkom Tbk, seharusnya akan dapat mendorong pemerintah untuk segera melakukan privatisasi, dengan tetap memperhatikan fungsi pemerintah sebagai regulator. Iklim usaha yang kompetitif dapat diantisipasi dengan mengurangi peran pemerintah yang cenderung monopolistik agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efisien. Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis. Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau konglomerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Untuk itu diperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapat membantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahkan efek keruwetan dari kepemilikan pemerintah. Seharusnya program privatisasi ditekankan pada manfaat transformasi suatu monopoli publik menjadi milik swasta. Hal ini terbatas pada keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, salah satu alternatif yaitu dengan pelepasan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut melakukan kontrol dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memilki dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan produktivitas karyawan yang berujung pada kenaikan keuntungan. C. Dampak Negatif Privatisasi Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini terjadi bisa dilihat dari komposisi investor yang membeli saham BUMN di pasar modal. Apabila sebagian besar penyertaan modal dilakukan oleh investor dalam negeri, berarti tidak banyak pertambahan uang beredar di masyarakat, sehingga sulit untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabila sebagian besar investor berasal dari luar negeri, maka akan menyebabkan peningkatan uang beredar, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari sisi karyawan dapat timbul pandangan dan kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya pekerjaan. Karena setelah diprivatisasi perhatian terhadap faktor efisiensi dan produktivitas karyawan akan sangat menonjol sehingga kemungkinan untuk diberhentikan karena tidak produktif, dapat setiap saat terjadi. Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah pun kebanyakan masih berbentuk penjualan saham kepada pihak swasta. Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham BUMN tersebut masuk ke tangan pemerintah, bukannya masuk ke dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Dari segi politis, masih banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi saham kepada pihak asing ini. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing dinilai akan menyebabkan terbangnya keuntungan BUMN kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyat Indonesia. Dilihat dari sudut pandang Pasal 33 UUD 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada pihak asing agak kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Pihak asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN yang diprivatisasi kepada pihak asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak asing, bukannya ke rakyat Indonesia. IPO BUMN dilakukan dengan tujuan utama untuk me-leverage modal. Namun demikian, tidak jarang proses IPO BUMN justru menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang transparan, kurang rasional, dan beberapa di antaranya justru sarat KKN. Bahkan proses IPO pada sejumlah BUMN sarat dengan kepentingan politik yang menguntungkan beberapa orang (IMMC, 2012). Penyimpangan lain juga dapat terjadi seperti adanya asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan emiten dengan penjamin emisi, atau antarinvestor. Asimetri informasi dianggap sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan underpricing pada penawaran saham perdana. Underpricing berarti bahwa penentuan harga saham di pasar perdana lebih rendah dibanding harga saham di pasar sekunder untuk saham yang sama. Harga saham pada IPO ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan emiten dengan underwriter (penjamin emisi efek) yang ditunjuk oleh emiten. Sedangkan di pasar sekunder (setelah IPO) harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Selain itu, dapat terjadi adanya kemungkinan manipulasi laba sebelum IPO melalui pemilihan metode-metode akuntansi tertentu yang dapat meningkatkan penerimaan (proceeds) atau nilai pemasukan dari suatu IPO. Issuers melakukan pengaturan tingkat keuntungan atau laba dilaporkan sebab informasi dalam laporan keuangan (laporan rugi laba) tersebut akan memberikan gambaran singkat mengenai keadaan perusahaan dan ramalan laba yang nantinya akan menjadi dasar para investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi. D. Kinerja BUMN Setelah Privatisasi Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi BUMN mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dapat memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan demikian, privatisasi BUMN diharapkan (1) mampu meningkatkan kinerja BUMN, (2) mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN, (3) mampu meningkatkan akses kepasar internasional, (4) terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) terjadinya perubahan budaya kerja, serta (6) mampu menutup defisit APBN.Setiap hari ratusan perusahaan swasta melakukan transaksi saham di BEJ, termasuk IPO. Kegiatan tersebut bukan hal yang baru. Namun ketika BUMN melakukan IPO atau menjual sahamnya ke publik, maka seringkali tindakan tersebut medapat perhatian yang besar dari masyarakat. Hal ini karena IPO BUMN berhubungan dengan persepsi tentang penjualan aset negara yang berdampak lebih luas. Guna menekan subsidi anggaran dari pemerintah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, privatisasi perusahaan milik negara merupakan kebijakan yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara yang percaya bahwa sistem ekonomi pasar lebih baik dibanding sistem ekonomi lainnya. Privatisasi sebagai tindak lanjut dari sistem ekonomi pasar, meski mendapatkan reaksi dari beberapa pengamat namun banyak pihak mengakui, privatisasi akan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Privatisasi lewat penjualan saham lewat pasar modal/IPO di Indonesia pertama kali dilakukan 1991 atas divestasi kepemilikan pemerintah atas PT Semen Gresik lewat BEJ dan Bursa Efek Surabaya (BES). Sejak pertanggal 28 September 2016 mengenai daftar BUMN yang telah Go public sebanyak 20 perusahaan dari 139 perusahaan BUMN terdiri dari 13 sektor industri yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industr Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan Pembersihan Limbah dan Sampah, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyedaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi , Real Estate, Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis. Dalam privatisasi itu, sisa kepemilikan saham milik pemerintah untuk BUMN menunjukkan presentase yang masih tinggi lebih dari 51 persen. Ini karena alasan UU Nomor 19/2003 tentang BUMN menjelaskan, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara RI agar memperoleh keuntungan. Porsi seperti itu secara psikologis juga menguntungkan karena mencegah adanya resistensi sebagian masyarakat yang tidak suka jika perusahaan negara serta merta beralih kepemilikannya kepada pihak swasta secara mayoritas.Oleh karena itu, pemerintah kala itu juga tetap mempertahankan pemberian hak otonomi dalam usaha setelah BUMN di privatisasi, misalnya hak atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam dan/atau luar negeri kepada PT Telekomunikasi Indonesia dan hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar internasional kepada PT Indosat. Privatisasi BUMN di Indonesia mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an. BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk., PT. Indosat (Persero) Tbk., PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., ternyata mampu membrikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal.Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara lebih luas kepada BUMN-BUMN lainnya. Namun demikian, diketahui pula bahwa terdapat beberapa BUMN yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja terutama 2-3 tahun pertama setelah diprivatisasi, misalkan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Dimana target privatisasi BUMN masih belum tercapai sepenuhnya. Pemerintah Indonesia dalam Master Plan BUMN tahun 2005-2009 mengakui, privatisasi memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dalam profitabilitas, output, efisiensi operasi dan leverage.kebijakan Privatisasi melalui IPO pemerintah terhadap saham-saham perusahaan negara sebagai salah satu kerangka agenda besar privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), publik terbagi dua, antara pro dan kontra. Pihak yang pro memiliki alasan yang cukup masuk akal masuknya investasi (kepemilikan) pihak swasta di tubuh BUMN, bahkan asing mampu memperkuat modal (capital) yang dibutuhkan BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menggunakan teknologi terkini demi proses produksi yang efektif dan efisien. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa privatisasi BUMN akan mereduksi peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian nasional, sehingga fungsi kontrol yang seharusnya dimiliki pemerintah menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya akibat dicampuri kepentingan swasta, bahkan pihak asing. Apalagi kebanyakan BUMN bergerak di industri hulu sehingga memiliki efek domino jika mengalami suatu perubahan tingkah laku ekonomi terhadap industri-industri hilir di bawahnya. Seorang pengusaha bernama Nurharjanto, pengusaha bergerak di bidang perkebunan, properti, pertambangan dan lain-lain mengungkapkan perihal privatisasi BUMN dalam disertasinya yang berjudul Karakteristik Dewan Komisaris, Indeks Corporate Governance dan Privatisasi, Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan BUMN di Indonesia. Dalam privatisasi BUMN secara politik memang dianggap sebagai kebijakan menjual aset negara dan ada kekhawatiran mayoritas saham dikuasai asing sehingga keuntungan akan lari ke luar negeri. Tetapi secara akademis, BUMN yang diprivatisasi kinerjanya tidak jelek karena dewan komisaris yang mewakili pemerintah akan melakukan pengawasan sehingga meningkatkan kinerja. Menurut Nurharjanto, BUMN yang diprivatisasi dan masuk pasar modal harus semakin terbuka, adil dan akuntabel. Persoalan privatisasi BUMN bukan karena pertimbangan untung-rugi tetapi pertimbangan pengembangan potensi yang membutuhkan modal. Itu sebabnya, setelah BUMN diprivatisasi harus terjadi keterbukaan karena perusahaan publik dalam pengawasan Bapepam, disamping pengawasan internal dan pemerintah. Dalam kaitan itu, BUMN seperti PLN dan Pertamina yang sudah diprivatisasi kepemilikan sahamnya diusahakan berada di tangan pemerintah karena kalau mayoritas saham dikuasai asing dan swasta, harga jual produk BUMN tersebut tidak terkendali. Salah satu contoh perusahaan yang bisa dikatakan gagal dalam penetapan saham perdana adalah PT Garuda Indonesia. Pelaksanaan IPO Garuda tidak terlepas dari fenomena IPO Krakatau Steel. Pada pelaksanaan IPO Krakatau Steel harga saham dalam penawaran harga saham perdana dinilai beberapa pengamat ekonomi terlalu rendah (undervalued). PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang memiliki kredibilitas yang baik di masyarakat. Pada awalnya IPO PT Garuda akan melepas sebanyak 6,33 miliar saham unit (4,4 miliar saham milik PT Garuda dan 1,9 miliar saham milik Bank Mandiri), dengan harapan akan mendapatkan dana dari investor dalam negeri sebesar 80 persen dari Rp4,7 triliun. Tidak terealisasinya target penjualan lembar saham disebabkan harga yang terlalu mahal yang ditetapkan pemerintah terhadap saham GIAA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Seesar dalam Astuti (2014) yang melakukan perhitungan nilai wajar saham perdana PT Garuda Indonesia menggunakan metode Free cash flow to equity diperoleh nilai harga saham wajar PT Garuda Indonesia, Tbk sebesar Rp667 per lembar saham, sedangkan harga saham PT Garuda Indonesia, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Februari 2011 adalah sebesar Rp750 per lembar saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham tersebut pada posisi overvalued. Beberapa kalangan menganggap IPO PT Garuda Indonesia kurang tepat waktunya dilakukan. Hal itu didasari kondisi pasar yang saat itu kurang kondusif. Harga Rp750 per lembar saham yang ditawarkan juga dianggap berpotensi merugikan negara. Berbeda dengan PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan yang dikatakan berhasil dalam melakukan IPO. Pada awalnya PT Waskita merupakan perusahaan yang sakit, atau bahkan boleh dikatakan sudah mati, karena kasus penggelembungan aset yang terjadi di masa lalu. Barulah setelah melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebuah BUMN yang secara khusus menangani aset-aset bermasalah milik negara, Waskita mulai menggeliat kembali. Restrukturisasi tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 lalu, di mana PPA menyuntikkan modal sebesar Rp475 miliar ke dalam kas Waskita. PPA sendiri terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2012 sudah tidak lagi menjadi pemegang saham di Waskita, di mana 100 persen kepemilikan saham Waskita dikembalikan kepada Pemerintah. Dalam IPOnya perseroan melepas 32 persen saham, sementara 68 persen saham lainnya sudah menjadi milik pemerintah. Harga saham yang ditawarkan berkisar antara Rp320-Rp404 (Kusumaningtyas, 2012).Dari pergerakan harga saham PT Waskita sejak IPO sampai sekarang, harga saham perusahaan terus meningkat, dan jika dibandingkan dengan harga saham saat IPO, dapat dikatakan bahwa harga saham saat IPO bernilai undervalued. Oleh karena itu, untuk melihat kewajaran harga saham saat IPO dapat dilakukan dengan membandingkan nilai intrinsik dan nilai IPO saham, sedangkan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi, maka perlu dilakukan penilaian bisnis dan harga saham wajar. DAFTAR PUSTAKA HYPERLINK http//www.antaranews.com/print/247685/pengaruh-privatisasi-terhadap-kinerja-bumn http//www.antaranews.com/print/247685/pengaruh-privatisasi-terhadap-kinerja-bumn HYPERLINK http//www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/03/bumn-yang http//www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/03/bumn-yang-diprivatisasi-catatkan-kinerja-baik-370778 HYPERLINK http//market.bisnis.com/read/20170103/192/616206/terhambat-izin-pemerintah-dorong-anak-usaha-bumn-ipo-pada-2017 http//market.bisnis.com/read/20170103/192/616206/terhambat-izin-pemerintah-dorong-anak-usaha-bumn-ipo-pada-2017 HYPERLINK https//zulpiero.wordpress.com/2010/04/20/privatisasi-bumn-di-indonesia/ https//zulpiero.wordpress.com/2010/04/20/privatisasi-bumn-di-indonesia/ Kusumaningtyas, D. A. (2012). Potensi IPO BUMN untuk listing cukup tinggi. Diperoleh tanggal 7 Februari 2014, dari HYPERLINK http//investasi.kontan. http//investasi.kontan.co.id/news/potensi-ipo-bumn-untuk-listingcukup-tinggi. Kusumaningtyas, D. A. (2012). Waskita tawarkan saham IPO Rp320. Diperoleh tanggal 5 April 2015, dari http//investasi.kontan. co.id/news/waskita-tawarkan-saham-iporp-320-440/2012/11/22. Astuti, D. D. (2014). Analysis of PT Garuda Indonesia Tbk Initial Public Offering in terms of financial and stock performance. Tesis. Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sinombor, S. H. (2012), Januari 12). IPO tak perlu dipaksakan. Diperoleh tanggal 7 Februari 2014, dari http//bisniskeuangan.kompas.com/ read/2012/01/12/19514296/IPO.Tak.Perlu. Y, 4IsNXp
xpop, Yu),[email protected](2O4kLEzqO2POuz_gx7svnB2,E3p9GQd H IjZ29LZ15xl.([email protected]@[email protected] O5YYS.7bdn671. tn/w/t6PssL.JiN AI)t2Lmx([email protected] m2DBAR4 wnaQ W0xBdT/.3-FbYLKK6HhfPQh)GBms_CZys [email protected])h7JicFS.NP eI [email protected] NC([email protected])t9M4WP5flk_X-CwTB Y, AoYezxTVOlp /gTpJ EG, AozAryerb/Ch,Eoo. 6Q